Pajak, Oh Pajak

Saat ini, mungkin senasib dengan banyak warga negara lainnya, kita tengah pusing dengan menjalankan kewajiban sebagai warganegara yang baik dan benar, yakni patuh pajak. Dinas-dinas pajak tiba-tiba mendapati antrian yang tidak biasanya dari para wajib pajak yang akan mendaftar NPWP, memperoleh SPT atau melaporkannya.

Jujur, sejak dulu saya relatif jarang dipusingkan tentang pajak, kecuali beberapa urusan pajak kendaraan dan pajak-pajak included lainnya seperti pajak makanan dan pajak pelayanan (itupun sudah diurusin). Tapi membayar pajak sendiri, seingat saya hanya slogan dari era Pak Harto dulu tentang imbauan supaya masyarakat sukarela berduyun-duyun bayar pajak. Sebatas imbauan karena mungkin yang di atas merasa sedikit bersalah selalu ngemplang pajak (boro-boro bayar).

Sebagai warga negara, tentu saya juga masuk dalam jeratan status sebagai "wajib pajak". Akhir Desember lalu mBak Anna, sekretaris kantor udah ngumpulin beberapa pra-syarat untuk beroleh NPWP. Belum dijelasin juga untuk apa kegunaan NPWP, dan ritual harus melapor SPPT per-31 Maret juga masih misteri. Tapi sebagai warga kantor yang baik pula saya juga mengumpulkan fotokopi KTP untuk kepengurusan kolektif NPWP (God damn, kepanjangannya malah lupa padahal udah diapal semendjak Sekolah Dasar dulu).

History has it that I got shit on bureaucracy (am I spell it correctly? Could be added for spelling bee contest though). Dari kesalahan pak Sekdes nulis nama di akte ketika saya lahir (dari "Hilman" menjadi "Helman"), saya resmi dibaptis untuk selalu ribet dengan birokrasi. Kutukan berlanjut ketika di divisi iklan Kompas Jatim, hanya saya yang NPWP-nya tidak keluar (wtf...). Mulanya saya ignore, karena toh ngga punya NPWP ora patheken (ya ngga pak?). Tapi ketika urusan kredit rumah mensyaratkan membership dari Dirjen Pajak tersebut, rada kelimpungan juga. Tracing dimulai dari divisi umum (karena mBak Anna cuti hamil) selaku pemborong agenda pengurusan NPWP kolektif tersebut. Namun karena saya hanya kroco, saran yang muncul adalah: "...coba bikin sendiri!" Heck...

Saran yang sama juga dilontarkan bagian P2K dari Kompas Pusat, malah ditambahin sedikit nada mengejek:
"Wah, kalo saya sih malah untung ngga punya NPWP. Ngga usah ribet lapor SPT segala. Mas ini kok malah pengen ribet...hehehehe."

Please deh Bu. Saya butuh untuk KPR (yang ternyata nantinya saya butuh juga untuk bayar PBB dan BPHTB - satu rangkaian proses).

Karena teringat dengan tagline Dirjen Pajak: "Ngurus NPWP kok lama. Apa kata duniaaa?", maka saya memutuskan untuk mencoba membuktikan kesahihan dari iklan tersebut. Saya mencoba mengurus online melalui website Pajak. Dan memang, proses registrasinya simpel. Sesimpel kita daftar Friendster yang hanya tinggal mengisi data. Voila! NPWP Sementara keluar.

Namun itu baru sepertiga sesi. Melaporkan NPWP sementara ini ternyata masih konvesional. Alias harus berurusan langsung dengan birokrasi di istana mereka. Tinggal datang ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan alamat KTP kita. Sialnya, KTP saya domisili (Kab) Bandung, yang artinya NPWP sementara tersebut harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak di Cimahi! Fiuhhh...

Skema di website Pajak mengindikasikan bahwa kita bisa memilih jalur pos. Oleh karena itu, hari itu juga saya melampirkan Kartu Terdaftar Sementara, Form Registrasi, fotokopi KTP dan fotokopi Surat Keterangan Kerja as required. Semua saya bundle dengan amplop dan jelas saya tulis di muka "Permohonan NPWP". Paket tersebut saya kirim dengan jasa pengiriman yang paling reliable.

Selang dua minggu ber-khusnuzan (mungkin mereka sibuk, mungkin mereka baru proses ngirim, mungkin kantor posnya lama, mungkin petugasnya baru ngopi dan abis ini dikirim), tak ada kabar dari Dinas Pajak (esp. KPP Cimahi). Akhirnya saya menelpon KPP Cimahi. Dalam puluhan kali percobaan, tersambung juga dengan bagian Pelayanan (mereka selesai istirahat siang jam 3.30!). Satu kalimat singkat yang lumayan memupus harapan:

"Maaf mas, dokumennya tidak terkirim ke bagian kami."

Saya mendebat, bahwa saya mendapat bukti paket sudah diterima oleh KPP Cimahi.

"Mungkin nyasar ke bagian lain mas!", ujar si neneng (yang melayani aduan) enteng.
"Bisa nggak Anda cek?", timpal saya.
"Wah, susah mas, soalnya lain ruang."

Enough!!

Saya memang selalu sial sama birokrasi. Atau mungkin saya tidak cocok dengan hospitality service dan pelayanan publik gaya negeri kita. Apa kata duniaaaa?